Kalau semula buku tentang studi budaya populer yang terbit di Indonesia adalah karya penulis asing macam Marcel Bonneff (Komik Indonesia, 1999, cetak ulang 2006), Andrew Weintraub (Dangdut, 2012), sampai beberapa judul karya Peter Carey pun Ben Anderson, kita patut salut beberapa karya penulis Indonesia juga muncul dengan topik tak kalah kontekstual. Sebutlah Ariel Heryanto (Identitas dan Kenikmatan, 2015), Paul Heru Wibowo (Si Jampang Jago Betawi, 2015), Garin Nugroho/Dyna Herlina (Krisis dan Paradoks Film Indonesia, 2013), Seno Gumira Ajidarma (Panji Tengkorak, 2011), Hikmat Darmawan (Sebulan di Negeri Manga, 2019), Koko Hendri Lubis (Roman Medan, 2019), Fandy Hutari/Dedi Otara (Tan Tjeng Bok, 2019), dan banyak lagi.

Buku Atas Nama Dendam karya Paul Heru Wibowo kali ini mengangkat studi film Indonesia, khususnya film laga yang semula lebih banyak dipahami publik terutama pengamat seni sebagai hiburan semata ala kitsch –produk budaya selera rendah– dengan mengumbar kekerasan dan seks, yang kali ini coba ditelisik penulis sebagai artefak budaya dan refleksi politik identitas semasa Orde Baru. Film Indonesia khususnya film laga, dengan berbagai varian misalnya gabungan silat dan horor, atau sekedar epigon film laga tenar Hollywood dan Mandarin, dikenal cukup dominan di era 1980-an.

Film-film tersebut paling banyak mengisi bioskop kecil pinggiran kota besar , terutama yang berlokasi dekat pasar tradisional atau pasar yang dikelola PD Pasar Jaya. Nama-nama seperti Barry Prima, Advent Bangun, George Rudy, Willy Dozan, adalah aktor bintang laga kita yang sangat terkenal, bahkan Ratno Timoer yang sebelumnya adalah aktor film drama malah sampai akhir hidupnya identik sebagai bintang film laga karena memerankan Si Buta dari Gua Hantu sampai 4 jilid.

Merujuk sejarahnya, produksi film laga (yang terkadang dicampur silat, horor, juga seks) konon bisa dibilang menggiurkan walau masih dalam selera “kelas B” alias tanpa cerita berbobot. Walau masih “kelas B”, produser film Raam Punjabi sebelum menjadi ‘Raja Sinetron’ era 1990-an dengan bendera Soraya Films-Parkit Films (yang juga terkenal memproduksi film serial Warkop DKI) tahun 1987 tercatat pernah kerja bareng dengan sutradara Hollywood, Charles Kauffman  membuat film Peluru dan Wanita (beredar di AS dengan judul Djakarta) dengan aktor AS, Christopher North.

Film tersebut bukanlah film pertama yang merupakan joint production dengan produser film asing. Dan,  setelah itu, cukup banyak produk serupa, macam Segitiga Emas, Blood Warriors a.k.a. Pertarungan, kerja bareng sutradara American Ninja, Sam Firstenberg, sampai film-film yang juga dibintangi aktris AS yang semula sukses di jagat film Mandarin, Cyndy Rothrock. Meski kualitas B, film tersebut juga diedarkan di luar negeri untuk konsumsi bioskop, rental video Beta/VHS, sampai teater mobil “drive in”. Sekitar 2010, beberapa film tersebut plus film silat ala Jaka Sembung, horor Ratu Ilmu Hitam, dll., malah beredar dalam bentuk DVD dengan sulih suara dan judul bahasa Inggris.

“Balas dendam” yang juga menjadi judul buku setebal 500 halaman ini adalah tema sentral film laga kita seperti halnya tema cinta yang tak pernah basi dalam plot film drama-roman. Pertanyaan mengusik yang kelak dibahas di sini, apa dan bagaimana wajah kekerasan itu ditampilkan? Adakah hubungannya dengan situasi politik Orde Baru, yang konon bisa ditafsirkan di masa itu kepada para seniman serta pelaku industri kreatifnya  di film “boleh bicara apa saja asal jangan politik”? apakah film laga Indonesia hanya berhenti pada produk komersil semata sehingga tak bernilai dibandingkan drama atau komedi?

Bagaimana setelah Orde Baru? Adakah perkembangan atau tetap stagnan?

Di halaman 498 penulis menyebut, film laga kualitas B tersebut memang ada unsur tersebut (“bebas asal jangan politik”) namun lebih banyak sebagai keinginan menunjukkan produk film Indonesia mampu sejajar dengan film laga barat, walau skala produksi kelas B yang dikenal dengan ciri berbiaya rendah (untuk standar produksi Hollywood) tanpa cerita berbobot. Dari situ ada celah ke pasar internasional untuk memproduksi film jenis itu. Apalagi adegan laga seni bela diri martial arts terbukti lebih mudah dipahami ketimbang genre komedi atau drama yang mungkin hanya mampu “berbicara” di dalam negeri saja.  

Memasuki era 1990-an hingga pertengahan 2000, produksi film laga kita mulai meredup. Biaya produksi film laga jadi makin mahal jika dikaitkan dengan impian ingin sejajar dengan film Hollywood yang makin tinggi permintaan pasarnya. Salah satunya permintaan konsumen dengan produksi menggunakan teknologi efek visual CGI (Computer Generated Images) yang sebenarnya lama kelamaan di Barat karena semakin banyak, makin murah dan bukan lagi hanya untuk sekedar kepentingan visual semata melainkan juga menekan biaya produksi.

Hal tersebut lama-lama sulit dipenuhi produsen film kita, misalnya sampai era 1990-an film laga impor dan berbagai genre lain, semuanya harus memenuhi, sebagai syarat-paling tidak standar tata suara dolby-(ya, sekedar contoh film laga kita baik untuk kelas B pasar internasional macam “Lady Terminator” yang versi Indonesia-nya “Pembalasan Ratu Laut Selatan” masih dikerjakan tata suara mono, saya sendiri mencatat yang “stereo” waktu itu dipublikasi besar-besaran di media massa lokal era 1980-an hanya “Peluru dan Wanita”) selain pasar film dalam negeri sendiri karena krisis ekonomi 1997 sedang merosot tajam.

Uniknya penulis tak hanya berhenti pada “era keemasan” film laga 1980-an, melainkan juga pasca Reformasi diawali film Gerbang 13(2004) setelah dicatat penulis film laga terakhir adalah Menentang Dendam (1999, aktor Barry Prima) sampai yang kini masih dibicarakan banyak orang, The Raid (2012) yang mencuri perhatian di bawah arahan sutradara asal Selandia Baru, Gareth Evans. Kalau era 1980-an film laga kita dengan aktor Barat atau Indonesia ditempatkan sebagai konteks masyarakat metropolis yang disesaki problem sosial kriminalitas, pasca Orde Baru penulis mencatat, memunculkan distopia secara retorik (film Foxtrot Six, 2019); ada semacam perjuangan melawan ketidakadilan yang sebenarnya representasi cita-cita Reformasi yang semula diharapkan sebagai transisi yang memungkinkan negara yang lebih kondusif tetapi seolah-olah tidak hadir (The Raid), (h. 507).

Kekerasan dalam film laga pasca Orde Baru bahkan cenderung mimetik karena merupakan tiruan sejumlah peristiwa kekerasan yang kerap terjadi dalam ruang publik atau bawah tanah yang tak pernah dilaporkan media massa di era Orde Baru pun pasca Orde Baru (film The Raid, 2012, 9 Naga dan Rantai Bumi,2006).

Buku ini cukup penting karena selain fokus kepada apa dan bagaimana identitas film laga kita hingga masa kini di era Reformasi, ternyata cukup lama produksi film laga setelah tahun 1968 tak bisa lepas dari bayangan pengaruh film produksi para pengusaha Tionghoa dan Belanda sejak 1926 sampai 1941, selain tak bisa lepas dari dramaturgi model teater rakyat seperti pertunjukan tonil ,lenong, ludruk, wayang orang, atau ketoprak. Film laga Indonesia khususnya laga-seperti halnya karya seni lain-bukan entitas tunggal melainkan tetap saja tafsir dari karya sebelumnya yang menjadi tema sentral cerita wayang, cerita babad, pun kisah kriminal di surat kabar modern sehingga aksi balas dendam tak melulu diartikan sebagai tindakan anti-moralitas.

Buku ini mencoba memaparkan sisi lain dari sekedar membicarakan napak tilas sejarah film Indonesia yang tak bisa dipungkiri berumur sangat panjang. Sisi lain yang cukup menarik di buku ini adalah menjadi traktat budaya yang memaparkan begitu luas soal wujud identitas film Indonesia sendiri yang sebenarnya hingga kini masih dalam tahap “terus mencari” (h. 491), di samping penulis juga membicarakan film kita dengan genre lain yang mau tak mau tetap sulit dipisahkan dari sejarah. Ini penting, lantaran produser dan sineas film Indonesia pasca Orde Baru selain genre laga, juga sebelumnya membuat film iklan, dokumenter, horor atau drama percintaan remaja.

Catatan menarik setelah membaca buku ini, ketika publik internasional tengah terpesona dengan pencak silat yang di mata sineas Gareth Evans sangat eksotik lewat The Raid, sebenarnya ini juga sedikit pengulangan dengan tentu saja berbagai macam modifikasi sebagai ciri sinema postmodernisme. Produk yang belum lama ini beredar macam film Foxtrot Six, Buffalo Boys, pun Marlina –yang menurut saya sedikit terpengaruh film-film Quentin Tarantino malah menunjukkan semacam hibrida estetika film Eropa dan Amerika setelah di era 1980-an film laga kita sekedar epigon film laga tenar dari Amerika (problem metropolis).

Buku ini membuat Anda peduli bahwa produk film kitsch mampu dibedah dengan sudut pandang lain lebih luas, salah satunya tema cultural studies yang dalam khasanah ilmu pengetahuan dalam dunia akademik kita terbilang terlambat, sehingga sebelumnya kebanyakan dibuat penulis asing. Buku ini juga memberi bukti bahwa penelitian dengan multi disiplin ilmu (dalam buku ini ada filsafat hermeneutik) memberi bukti karya seni film mampu memberi “arti” kepada masyarakat luas bukan sekedar ‘santapan’ dari studi film itu sendiri.***  

Donny Anggoro

Atas Nama Dendam: Wajah Narasi Film Laga Indonesia. Penulis: Paul Heru Wibowo. Isi: 586 hlm. Penerbit: Excellent Group, Yogyakarta, 2019